Solusi Macet Ala Sopir GRAB

279
Penulis : Addarori Ibnu Wardi

Sebatin.com – Seminggu yang lalu di Jakarta sebelum kembali ke Lampung, saya habiskan waktu malam hari perjalanan dari Salemba ke daerah Thamrin City berdiskusi dengan supir Grab berinisial “W”. Banyak hal yang didiskusikan terkait Politik hingga Kemacetan. Sedikit tentang Politik, masyarakat Jakarta secara umum lebih banyak yang tidak peduli siapapun Pemimpin mereka. Yang mereka pikirkan, bagaimana caranya agar bisa bertahan hidup di Ibu Kota, bisa makan, dan memenuhi kebutuhan keluarga. Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pil-pil yang lain sebenarnya menurut mereka tidak banyak berpengaruh, utamanya dibidang Ekonomi. Yang ribut-ribut, hanya sebagian orang melek saja yang mengikuti perkembangan politik Jakarta.

Menurut supir asal Tangerang ini, pembangunan di Jakarta justru mempermudah masyarakat Kota atau Kabupaten pinggiran Jakarta. Contoh, pembangunan-pembangunan Jalan Tol, yang dipermudah malah warga Tangerang, Bekasi, dan daerah pinggiran lainnya untuk ‘Tumpah’ ke Jakarta. Untuk mengurangi kemacetan, seharusnya pemerintah membangun Infrastuktur secara merata ke daerah di luar Jakarta, bahkan luar Jawa. Dengan pembangunan yang merata, pola pikir masyarakat bahwa ekonomi berpusat di Jakarta juga akan berubah. Efeknya, masyarakat urban dari luar tidak hanya terpikir untuk ke Jakarta, tetapi juga ke Daerah lain karena pembangunan sudah merata. Pembangunan yang merata akan berbanding lurus dengan pembangunan Ekonomi, dan berbanding lurus pula dengan lapangan pekerjaan.

Sebenarnya Pemerintah D.K.I. Jakarta bukan tidak berusaha mengatasi kemacetan, dari aturan 3in1 hingga Ganjil-genap misalnya. Aturan 3in1 justru menciptakan joki 3in1 bayaran yang fenomenal itu. Sementara aturan Ganjil-genap ‘tidak berlaku’ pada orang kaya yang mempunyai dua mobil dengan plat nomor ganjil dan genap.

Pak Supir ini memiliki solusi menaikkan Tarif Parkir di Pusat Perkantoran, Perbelanjaan dan Pusat Bisnis. Misalkan, Rp.30.000/jam. Jika sehari kerja seseorang memarkir kendaraan hingga 8 jam, maka harus mengeluarkan budget Rp.240.000/hari, Rp.7.200.000/bulan. Belum lagi biaya BBM yang harus dikeluarkan setiap hari. Ada pengecualian untuk tempat parkir yang berada di pinggiran kota Jakarta. Jadi, orang mau beraktivitas di Jakarta, pilihannya ada dua. Pertama, mereka memarkir di pinggiran Jakarta lalu naik Angkutan Umum, atau Kedua, mereka mau membayar mahal biaya parkir.

Agar lebih adil, kata pak supir, kebijakan ini harus dibarengi dengan penyelesaian proyek Transportasi massal yang sedang dikerjakan oleh Pemerintah. Masyarakat harus disediakan transportasi cepat dan tepat waktu. Seperti saya waktu itu, tidak harus berangkat jam 09.00 WIB dari Thamrin City untuk sampai di Bandara Soekarno-Hatta jam 12.00 WIB dengan angkutan umum DAMRI. Atau warga Bandung yang mempunyai tujuan dan jam yang sama dengan saya, tidak perlu berangkat dari jam 05.00 WIB.

Selain harus mendukung dan mendesak Pemerintah untuk pembangunan yang merata se-Jagad Indonesia, kita juga harus belajar berpikir dewasa akan kesemrawutan Jakarta ini. Bagi pengendara motor yang suka mengendara di atas trotoar, bagi yang suka pakai mobil tapi isinya cuma supir saja, semua itu segera diubah. Peran kita sebagai masyarakat sama pentingnya dengan peran pemerintah. Kemacetan di Jakarta juga mempengaruhi pada tingkat Stress di Jalan. Dan terakhir, Jakarta akan semakin menarik untuk dikunjungi jika sudah terbebas dari Macet.

(Addarori Ibnu Wardi)

Anak rantau dari Sumenep, Madura, Mahasiswa Aktif IAIN Metro.

Tinggalkan Komentar Anda