Sebatin.com, Kota Metro – Guna mewujudkan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Walikota Metro Wahdi Siradjuddin, menghadiri acara Hight Level Meeting (HML) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) tahun 2023 guna membangun pemahaman tentang pentingnya Digitalisasi Daerah, yang berlangsung di Ballroom Aidia Grande Hotel, Senin (06/10/23).
Dalam kegiatan yang mengusung tema “Meningkatkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Untuk Menciptakan Metro Sebagai Ekosistem Cashless Society”, tersebut juga dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama serta perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Metro dengan BCA, BNI dan PT. Pos Indonesia. Serta penandatanganan Pakta Integritas kepada OPD Pengelola Retribusi Daerah atas dukungan implementasi elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah Kota Metro.
Dalam laporannya, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro selaku Ketua Pelaksana Kegiatan, Syachri Ramadhan melaporkan tujuan diselenggarakan kegiatan ini untuk meningkatkan PAD dengan inovasi elektronifikasi serta membentuk point of view yang sama kepada seluruh OPD terhadap pentingnya digitalisasi daerah.
“Perlu saya sampaikan bahwa cashless society adalah kondisi di mana masyarakat di suatu daerah tidak lagi melakukan aktivitas ekonominya menggunakan uang fisik atau tunai. Artinya untuk menuju kesana kita akan menyiapkan regulasi, sarana dan prasarana, SDM, serta masyarakat digital,” ujar Syachri.
“Untuk membangun pemahaman itu bahwa harus kita ketahui digitalisasi memiliki peran yang sangat penting sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perwujudan tata kelola keuangan yang semakin baik kedepannya,” tambahnya.
Sementara itu, Walikota Metro, Wahdi Siradjuddin, didampingi Wakil Walikota Metro, Qomaru Zaman, juga melaksanakan launching peluncuran Aplikasi Sistem Pelayanan Pajak Online Kota Metro atau (SIPPOL), sebagai upaya mempermudah pelayanan bagi masyarakat dalam membayar pajak retribusi daerah.
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang menjadi indikator utama pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi mengelola pendapatan,” jelasnya.
“Kapasitas fiskal kita tentunya ditentukan dari besar kecilnya PAD, meskipun dalam mengelola PAD kita tetap harus memperhatikan aspek pelayanan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wahdi.
Walikota Wahdi juga berharap agar penandatangan MoU antara Pemkot Metro dengan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) Bukan hanya seremoni yang berhenti disini saja melainkan dapat diimplementasikan langsung sehingga dapat mempercepat pembangunan daerah yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Saya juga meminta kepada seluruh OPD pengelola retribusi untuk memulai menganalisa potensi pelaksanaan e-retribusi di masing-masing OPD. Penandatanganan komitmen tadi bukanlah hanya sekedar kegiatan seremoni saja, tetapi juga harus diikuti dengan implementasinya. Untuk itu, saya meminta Kepala BPPRD memonitor perkembangan pelaksanaan e-retribusi di seluruh OPD pengelola,” tutup Wahdi.
Turut hadir dalam acara ini Ketua dan Sekertaris DPRD Kota Metro, Sekertaris Daerah Kota Metro, para Staf Ahli, para Asisten Sekda, para Kepada OPD, Deputi perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, para Pimpinan Bank, Executive Manager Kantor Pos, Para Camat serta Lurah se Kota Metro. (*)
