Tambah PAD, BPPRD Terbitkan SPPT ke 43 Menara Telekomunikasi

277
Tambah PAD, BPPRD Terbitkan SPPT ke 43 Menara Telekomunikasi
Kassubid Pendataan dan Penilaian BPPPRD Kota Metro Nyoman Gede Yasa saat mendata Menara Telekomunikasi PT. Telkomsel di Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan, Senin (17/04/2017). Foto: Hendra - Sebatin.com

Sebatin.com, Kota Metro – Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada 43 menara telekomunikasi yang ada di Kota Metro. Artinya, ke-43 menara tersebut nantinya akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro.

Mewakili Kepala BPPRD Kota Metro Arif Joko Arwoko, Kasubid Pendataan dan Penilaian Nyoman mengatakan, dari 57 titik menara BPPRD telah menerbitkan SPPT bagi 43 menara. Sedangkan 14 menara telekomunikasi masih dalam tahap koordinasi dengan PT. Solusi Tunas Pratama (STP) dan PT. Smartfren Telecom Tbk.

”Bulan lalu kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak PT. Telkomsel, PT. Tower Bersama Grop, PT. XL Asianta Tbk, PT. Indosat, dan PT. Protelindo. Dengan tujuan memaksimalkan penerimaan PBB P2,” katanya, Senin (17/04/2017).

Setelah menerima SPPT, terus Nyoman, maka diberikan waktu enam bulan kepada wajib pajak atau pemilik menara untuk melunasi PBB. Dan apabila sampai waktu yang ditetapkan, yaitu tanggal 31 September 2017 tidak melunasi PBB, maka wajib pajak akan dikenakan denda 2 persen dari nilai ketetapan pajak.

”Denda itu diberlakukan setiap bulan. Komulatif, bertambah dua persen jika terus menunggak setiap bulannya. PBB yang harus dibayar menara telekomunikasi sekitar Rp. 300 ribu sampai Rp 400 ribu pertahun. Dihitung dari NJOP Bumi dan Bangunan. Dan rata-rata sama bentuk menara telekomunikasi di Metro. Artinya tidak terlalu banyak menyumbang bagi PAD Kota Metro. Paling banyak menara telekomunikasi berdiri di Metro Pusat,” paparnya.

Ia menambahkan, selama ini BPPRD mengalami kesulitan mendata pemilik menara telekomunikasi. Pasalnya, saat pengecekan ke lokasi, kebanyakan saham menara telekomunikasi telah dijual ke pihak lain.

”Misal menara itu milik PT. XL Asianta, sahamnya sudah dijual ke perusahaan lain. Jadi bukan XL lagi yang bertanggungjawab membayarnya. Untuk mengantisipasi hal itu, pendataan menara telekomunikasi akan kita lakukan pertahun. Termasuk meminta pemilik menara untuk melaporkan jika terjadi penjualan,” tutupnya.

(Hendra)

Tinggalkan Komentar Anda