Terkait Dana Desa, Kacabjari Pringsewu Tegaskan Para Kakon Bekerja Sesuai Aturan

196
Kacabjari Pringsewu dan TP4D mengadakan sosialisasi Dana Desa di balai Pekon Podosari Kec. Pringsewu. Foto : Sebatin.com.
Kacabjari Pringsewu dan TP4D mengadakan sosialisasi Dana Desa di balai Pekon Podosari Kec. Pringsewu. Foto : Sebatin.com.

Sebatin.com, Pringsewu – Kejaksaan Negeri Tanggamus melalui cabangnya di Pringsewu mengadakan Sosialisasi tentang dana desa bersama Tim Pengawal, Pengamanan, Pemerintahan, Pembangunan Daerah (TP4D) kepada para Kepala Pekon (Kakon) di Kabupaten Pringsewu, kegiatan tersebut dipusatkan di Balai Pekon Podosari Kecamatan Pringsewu, pada Kamis (24/8/2017).

Pada acara sosialisasi tersebut dihadiri oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (kacabjari) Pringsewu Rolan Ritonga,SH.MH juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Pekon (DPMP) Malian Ayub, Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Pringsewu,serta seluruh Kepala Pekon yang ada di kabupaten Pringsewu.

Kepala DPMP Malian Ayub dalam sambutannya mengatakan, bahwa program tersebut merupakan program yang serentak dilakukan di Indonesia dan tujuannya ikut mensukseskan pembangunan yang berkaitan dengan dana desa.

Lanjutnya, ia juga menegaskan agar para Kakon dalam mengelola anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten atau Provinsi maupun Anggaran  dari Pusat, maka harus dilakukan sesuai dengan kriteria 4 T, yaitu: Tepat rencana, Tepat guna, Tepat Administrasi, Taat hukum.

“Mudah mudahan bila 4 kriteria itu dilakukan maka pembangunan di pekon tidak akan menimbulkan masalah,” kata Malian Ayub.

Terkait dengan kegiatan sosialisasi tersebut, Kacabjari Pringsewu Rolan Ritonga mengatakan, bahwa pelaksanaan sosialisasi yang serentak dilaksanakan diseluruh Indonesia ini merupakan perintah dari Kejaksaan Agung, yang mana hal ini merupakan upaya dari pihak Kejaksaan untuk mencegah terjadinya penyelewengan anggaran di dalam mengelola dana Pemerintah.

“Para peserta sosialisasi agar dapat serius dalam mengikuti jalannya sosialisasi ini, agar nantinya dalam mengelola anggaran di pekonnya masing-masing bisa bekerja sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan dan dapat berjalan lancar tanpa kendala, kemudian bisa di pertanggungjawaban,” Tegas Rolan Ritonga.

(S04)

Tinggalkan Komentar Anda