Sebatin.com, Kota Metro – Puluhan massa buruh yang tergabung dalam Federasi Buruh Karya Utama Kontederasi Serikat Nasional ( FBKU-KSN) ngeluruk ke kantor Pemerintah Kota Metro dalam upaya penolakan terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung dan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Metro yang berdasarkan pada PP Nomor 78 Tahun 2015 dan bukan pada survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Senin (06/11/2017).
Renaldo Sitanggang dalam orasinya menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan UMP Tahun 2018 sebesar Rp. 2.074.673. ini mengalami kenaikan 8,71% (Rp. 166.226.) dibandingkan UMP 2017 Rp. 1.908.447. penetapannya telah ditandatangani oleh Gubernur Lampung melalui surat Keputusan nomor 564 per 1 nopember 2017, katanya.
Lanjutnya, PP pengupahan semakin memasifkan perampasan upah terhadap kelas buruh, menghitung kenaikan upah hanya pada pertumbuhan ekonomi serta inflasi semata, ini tidak bedanya dengan membatasi kenaikan upah buruh dibawah 10% pertahun dan tidak berdasarkan pada survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL), ujar Renaldo.
Yohanes Joko Purwanto sebagai Korlap menegaskan bahwa ia bersama massanya mengajukan sembilan tuntutan untuk segera dicabut PP 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, cabut SK Gubernur Lampung tentang penetapan UMP Lampung 2018, Tolak penetapan UMP Lampung dan UMK Kota Metro 2018 yang berdasarkan PP 78 Tahun 2015,hapuskan politik upah murah di Provinsi Lampung, Terapkan Upah Layak Nasional, Hapuskan sistem kerja kontrak dan Outsourching, Berikan jaminan kesehatan, Keselamatan Kerja dan seluruh hak normatif buruh, wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis, hentikan refresitas dan kriminalisasi terhadap buruh dan gerakan rakyat lainnya, kata Yohanes.
Kemudian Yohanes juga mengatakan akhirnya Walikota Metro Achmad Pairin dan didampingi Wakil Walikota Djohan menemui mereka dan berjanji akan memfasilitasi apa yang menjadi keinginan massa buruh, baik untuk ke Provinsi maupun ke Pusat namun terlebih dahulu mereka akan gelar rapat dan membahas bersama jajarannya, kata Yohanes.
(Husni/Red)
