Usai Paripurna, DPRD Provinsi Lampung Segera Bentuk Pansus LKPJ Kepala Daerah Tahun 2017

3
Usai-Paripurna,-DPRD-Provinsi-Lampung-Segera-Bentuk-Pansus-LKPJ-Kepala-Daerah-Tahun-2017-01
Pjs Gubernur Lampung, Didik Suprayitno saat menyampaikan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Lampung, Senin (21/05/2018).

Sebatin.com, Bandar Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melaksanakan agenda Rapat Paripurna tentang penyampaian secara resmi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Lampung, Senin (21/05/2018).

Hadir guna menyampaikan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017, Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Lampung, Didik Suprayitno, yang memberikan laporannya dalam bentuk buku, yang nantinya buku tersebut akan menjadi bahan pembahasan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung. “Ya, itu laporannya tentang kinerja pemerintah selama tahun 2017. Sesuai atau tidak dengan apa yang sudah direncanakan. Nanti akan dibahas oleh Pansus”, ujar Didik Suprayitno.

Dalam penyampaiannya, Didik Suprayitno juga mengungkapkan, LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung tahun 2017, merupakan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang substansinya mencakup kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah secara makro.

Usai-Paripurna,-DPRD-Provinsi-Lampung-Segera-Bentuk-Pansus-LKPJ-Kepala-Daerah-Tahun-2017-02
Pjs. Gubernur Lampung saat memberikan Buku LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 kepada Ketua DPRD Provinsi Lampung.

Dilanjutkannya, penyelenggaraan urusan konkuren meliputi 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan 18 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayananan dasar, serta 8 urusan pemerintah pilihan. “Ada juga penyampaian tentang fungsi penunjang urusan pemerintah daerah, urusan pemerintah umum, penyelenggaraan tugas pembantuan, serta penyelenggaraan tugas umum pemerintah yang sudah berlangsung 1 tahun”, urai Didik Suprayitno.

Penyampaian LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017, sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban Kepala Daerah dalam memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 3 Tahun 2007. LKPJ dimaksud, dibahas oleh DPRD secara internal sesuai tata tertib dan ketentuan yang berlaku.

Adapun 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, trantibum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Sementara 18 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, adminduk dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan UKM, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.

Dan untuk urusan pemerintahan pilihan meliputi, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

Usai-Paripurna,-DPRD-Provinsi-Lampung-Segera-Bentuk-Pansus-LKPJ-Kepala-Daerah-Tahun-2017-03
Pjs Gubernur Lampung, Didik Suprayitno berfoto bersama para pimpinan sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung.

“Terima kasih kami kepada DPRD, seluruh OPD Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Masyarakat Lampung yang selama satu tahun anggaran memberikan dukungan dan kerjasama untuk membangun Lampung tercinta ini. Semoga dengan penjelasan ini, para Dewan dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah tahun 2017”, ujarnya.

Menanggapi laporan tersebut, DPRD Provinsi Lampung akan segera membentuk Tim Panitia Khusus, yang peruntukkannya sebagai tim pembahas LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017.

(Adv)

Tinggalkan Komentar Anda