Way Pisang Resmi Dilepas Jadi Kawasan Industri

114
Sekretaris Daerah Lampung Sutono saat memimpin rapat pembahasan terkait pelepasan lahan Register Way Pisang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Pemprov Lampung, di Ruang Sakai Sambayan, Senin (13/11). Foto : Humas Prov

Sebatin.com, Bandar Lampung – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyetujui permohonan Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo untuk melepas lahan kawasan Hutan Register I Way Pisang, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, seluas 460 hektare kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menjadi kawasan industri (KI).

Persetujuan tersebut tertuang dalam Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor S.195/Menlhk/Setjen/PIA.2/52017 tentang Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan. Langkah itu menjadi bentuk nyata dalam upaya mendukung pengembangan kawasan industri Lampung. Untuk mewujudkan langkah Pemprov Lampung, melalui Gubernur Ridho melakukan rapat terbatas pada bulan maret lalu bersama Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan para Menteri Kabinet kerja di Istana Negara.

Pada rapat itu, Pemprov mengusulkan tiga KI, yakni, KI Way Pisang, KI Maritim Tanggamus, dan KI Mesuji di Kecamatan Rawajitu Utara, Mesuji. Ketiganya mendapat restu Presiden Joko Widodo sebagai penunjang beroperasinya Jalan Tol Trans Sumatera. Pada 14 Agustus 2017, Gubernur Ridho juga menggelar rapat dengan Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, guna mempertajam rencana tersebut.

“Sebagai lahan pengganti (ruislag), Pemerintah Provinsi Lampung menyediakan lahan di Kabupaten Tulangbawang seluas 955 hektare,” kata Sekretaris Daerah Lampung Sutono saat memimpin rapat pembahasan terkait pelepasan lahan Register Way Pisang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Pemprov Lampung, di Ruang Sakai Sambayan, Senin (13/11).

Menurut Sutono, Gubernur menujuk PT Lampung Jasa Utama (LJU), badan usaha milik daerah (BUMD) Provnsi Lampung, sebagai pengelola dengan meneribtkan SK Gubernur Lampung Nomor G/629/III.12/HK.2016 tanggal 31 Oktober 2016. PT LJU berkewajiban mencari mitra perusahaan yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan kawasan industri, pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan kawasan industri, dan pengajuan izin prinsip dan pengajuan ijin usaha kawasan industri.

“Prinsip dasarnya kita memperkuat LJU. BUMD ini harus difungsikan secara optimal khususnya dalam mendukung program pengembangan kawasan industri. Pemprov menyerahkan sepenuhnya pengelolaan kawasan industri kepada PT LJU,” jelas Sutono.

Dari sisi pendanaan, Sutono mengatakan Pemprov Lampung melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 menganggarkan dana sekitar Rp10 miliar sebagai penambahan penyertaan modal LJU untuk dana lahan pengganti (ruislag). Direktur Utama PT LJU, Andi Jauhari Yusuf mengataka siap melaksanakan tugas dan bersinergi dengan Pemprov Lampung dalam mendukung kawasan Industri.

“Pemprov tetap menjadi induk dalam menaungi LJU,” kata Andi Jauhari.

(RZA/rls)
Editor : Addarori Ibnu Wardi

Tinggalkan Komentar Anda