Sebatin.com, Bandar Lampung – Komisi III DPRD Lampung menyatakan dukungannya terhadap langkah cepat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam mendata dan memverifikasi pemanfaatan ruang milik jalan (Rumija) oleh perusahaan penyelenggara jaringan fiber optik.
Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, menilai upaya ini memiliki potensi besar untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi. Menurutnya, penggalian potensi pajak ini telah diusulkan setelah berdiskusi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta, dan hasilnya cukup menjanjikan.
“Penggalian potensi pajak ini sudah saya usulkan setelah berdiskusi dengan Kadin Jakarta. Ternyata potensinya cukup besar untuk PAD kita,” kata Munir, Senin (25/8/25).
Munir menekankan pentingnya pemetaan lokasi kabel fiber optik sebelum penerapan retribusi. Pemetaan tersebut tidak hanya akan memaksimalkan pendapatan daerah, tetapi juga meminimalkan risiko kerusakan infrastruktur saat ada perbaikan.
“Sehingga ketika ada perbaikan infrastruktur, bisa menghindari kerusakan tidak disengaja. Mereka jangan hanya dipajaki, tapi juga dipikirkan kenyamanan dan keamanannya,” ujarnya.
Dalam rapat dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung, potensi PAD dari retribusi pemanfaatan jaringan fiber optik diperkirakan mencapai Rp5 miliar.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Lampung, Taufiqullah, mengatakan pihaknya telah memanggil lebih dari 15 perusahaan telekomunikasi untuk mengonfirmasi pemasangan kabel fiber optik.
“Data di BMBK hanya izin mereka. Tapi apakah setelah dapat izin benar-benar menanam kabel, kita belum tahu. Jadi kami panggil lagi untuk update,” kata Taufiqullah.
Selain itu, tim pendapatan daerah juga tengah menelusuri potensi keuangan dari pemanfaatan jaringan fiber optik tersebut, guna memastikan bahwa setiap retribusi yang diterapkan dapat efektif menambah PAD. (Sgn)
