Sebatin.com, Lampung Timur – Anggota DPRD Lampung, Ni Ketut Dewi Nadi mendampingi Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia (RI),Tri Rismaharini dalam monitoring serta evaluasi penyaluran program sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Reguler, BPNT PPKM dan Program Keluarga Harapan (PKH), di Desa Gondang Rejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Jumat (4/02/22).
Dalam monitoring penyaluran bantuan sosial ini, Mensos meminta penyaluran bantuan dapat dimaksimalkan pembagiannya. ”Saya meminta kepada penyalur bantuan agar mengirimkan bantuan kepada penerima yang memiliki akses terbatas,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu Mensos minta dengan Bupati dan Dinas Sosial setempat, serta pihak terkait, untuk regulasi pengambilan bantuan tidak hanya kelurahan atau desa setempat yang bisa mengambil bantuan tersebut. “Jumlahnya sangat besar, jadi untuk desa-desa lain yang ada disebelahnya juga bisa mengambil disini supaya bisa maksimal,” pintanya.
“Kemungkinan ini terjadi carry over, jadi seperti lansia yang tidak bisa jalan, kemuadian kaum disabilitas, tadi saya minta ke pihak bank untuk bisa diantar ke rumahnya. Karena kalau semua sudah clear, tapi masih ada dana yang tersisa, berarti justru dia yang paling membutuhkan karena dia tidak bisa akses, harus diantar ke penerimanya langsung,” tegas Mensos.
Ditambahkan Ni Ketut Dewi Nadi, Anggota DPRD Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan Lampung ini meminta agar penerima bantuan BPNT dan PKH digunakan sesuai peruntukanya dan tidak dibelanjakan kebutuhan yang tidak berguna. Bantuan dari Kementerian Sosial RI merupakan salah satu program Presiden Joko Widodo yang menyentuh langsung ke lapisan masyarakat bawah.
“Saya sebagai kader partai PDI Perjuangan ikut mengawal pelaksanaan program ini agar tepat sasaran. Keterlibatan pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan ini harus sesuai penerimanya tidak ada lagi tumpang tindih data penerima bantuan ini supaya tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan,” pungkas Dewi Nadi. (Sgn)
