APBD Lampung 2025 Disepakati, Banggar Sampaikan Sejumlah Rekomendasi

5
APBD Lampung 2025 Disepakati, Banggar Sampaikan Sejumlah Rekomendasi

Sebatin.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Kamis (30/7/26).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, dan dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Kesepakatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sekaligus mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Komisi serta Badan Anggaran (Banggar), yang telah menyelesaikan pembahasan Raperda tersebut.

Menurutnya, persetujuan ini mencerminkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan pemerintahan daerah. Selanjutnya, Raperda tersebut akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sementara itu, Juru Bicara Banggar DPRD Provinsi Lampung, Lesti Putri Utami, menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Banggar menilai pelaksanaan APBD 2025 secara umum berjalan baik. Realisasi pendapatan, belanja, dan transfer daerah dinilai menunjukkan tingkat penyerapan serta efisiensi yang optimal.

Meski demikian, Banggar memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.

Pada sektor tata kelola dan perencanaan, Banggar meminta evaluasi belanja pegawai agar lebih proporsional dan sesuai ketentuan. Bappeda juga diminta memperkuat konsistensi perencanaan berbasis data riil, mulai dari RPJMD hingga APBD. Sementara itu, BPKAD dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa didorong mempercepat penataan aset daerah serta mengoptimalkan transformasi digital melalui e-Katalog.

Di sektor pendapatan dan ekonomi, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diminta mempercepat penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan penyelesaian administrasi pajak alat berat. OPD penghasil retribusi juga didorong melakukan inovasi layanan dan menekan belanja operasional agar ruang fiskal dapat dialihkan ke program produktif yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.

Untuk sektor infrastruktur, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK), serta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) diminta menyusun jadwal pengadaan secara tepat waktu. Langkah ini diperlukan untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran dan meminimalkan risiko tunda bayar. Penanganan infrastruktur mitigasi bencana, seperti tanggul dan embung, juga menjadi prioritas.

Adapun di sektor kesehatan dan sosial, Banggar merekomendasikan peningkatan alokasi anggaran untuk fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk pemenuhan alat medis dan dokter spesialis di RSUD Bandar Negara Husada. Peningkatan mutu layanan di RSUD Abdul Moeloek dan RSJ Provinsi Lampung, serta optimalisasi pelayanan bagi pasien kurang mampu, turut menjadi perhatian.

Rapat paripurna ditutup dengan pembacaan Keputusan DPRD Provinsi Lampung tentang Persetujuan Penetapan Raperda oleh Sekretaris Dewan, dilanjutkan penandatanganan kesepakatan bersama oleh Gubernur Lampung dan pimpinan DPRD Provinsi Lampung. (Sgn)

Tinggalkan Komentar Anda