Sebatin.com, Kota Metro – Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk meminimalisasi adanya potensi kecurangan dalam pendistribusian dan permainan harga pupuk, kini makin serius. Upaya tersebut dibuktikan dengan menggandeng Bank Lampung untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat memberi kemudahan bagi para petani.
Melalui Billing System, Bank Lampung memberikan kemudahan kepada petani untuk membeli pupuk secara online.
Komisaris Bank Lampung Purwantari Budiman menerangkan, Billing System mulai diterapkan sejak April 2016 lalu. Dan daerah yang pertama menggunakan sistem tersebut adalah petani di wilayah Candipuro, Lampung Selatan.
“Di sana petani disediakan lima jenis pupuk bersubsidi dan hasilnya sangat baik. Kami berkomitmen penuh sistem ini sebagai pengembangan sektor pertanian untuk ketahanan pangan dan destinasi agrowisata menuju kedaulatan pangan,” papar Purwantari saat mengisi sambutan peluncuran Billing System di Bank Lampung cabang Metro, Selasa (14/03/2017).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo menjelaskan, billing system pupuk yang diluncurkan tersebut bertujuan untuk mendukung program kedaulatan pangan, karena dinilai distribusi pupuk sangat menentukan tingkat kesejahteraan petani di Provinsi Lampung.
“Masalah di Lampung ini adalah akses jalan desa dan pupuk. Makanya kita buat sistem yang lebih baik sebagai solusi, meski sekarang baru tahap uji coba. Dan pemerintah pusat secara nasional berancana mengadopsi sistem kita ini,” ucapnya saat mengisi sambutan pembukaan peluncuran Billing System di Bank Lampung cabang Metro, Selasa (14/03/2017).
Gubernur juga menambahkan, dengan sistem online tidak ada petani yang bisa membeli pupuk tanpa masuk atau terintegrasi dalam sistem tersebut. Artinya, sistem ini dapat meminimalisasi potensi kecurangan dalam distribusi maupun harga pupuk yang kerap menjadi masalah bagi petani.
“Ke depan, sistem ini bisa dilakukan di seluruh Lampung, Cuma kendalanya adalah sinyal dan listrik. Di Metro, semua infrastruktur tersebut sudah terpenuhi. Kita harap bisa membuahkan hasil lebih baik di sini dengan adanya billing,” ujarnya.
Selain itu, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo juga meminta seluruh Dinas Pertanian di tiap Kabupaten dan Kota dapat mempertajam data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Pasalnya, dari pengajuan 966 ribu ton dalam RDKK 2017, Provinsi Lampung hanya mendapat jatah 400 ton.
“Jadi, dari usulan 966 ton dalam RDKK tahun ini, kita hanya dialokasikan sekitar 400 ribu ton lebih atau 46 persen dari usulan. Makanya saya minta data di lapangan harus valid,” ucapnya.
Ridho mengungkapkan, pihaknya akan memperjuangkan agar usulan pupuk bisa disetujui pemerintah pusat. Karena dengan mensejahterakan petani, maka alih fungsi lahan tidak akan terjadi.
Sementara itu, Wali Kota Metro Achmad Pairin mengatakan, luas lahan pertanian di Kota Metro mencapai 2.985 Hektar (Ha), di mana terdapat sekitar 1.430 Ha dapat ditanami padi sebanyak tiga kali dalam setahun, sedangkan sisanya hanya dua kali tanam dalam setahun dengan hasil panen mencapai tujuh ton per hektar.
“Untuk kuota pupuk bersubsidi tahun ini, kita dapat urea 1.990 ton, SP36 ada 985 ton, NPK 861 ton, ZA 175 ton, dan pupuk organik 250 ton. Kita harap alokasi ini ke depan dapat ditambah,” jelas Pairin saat mengisi sambutan pembukaan peluncuran Billing System di Bank Lampung cabang Metro, Selasa (14/03/2017).
(Arby)
