Sebatin.com, Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS, mengungkapkan bahwa masyarakat Kota Bandarlampung masih menghadapi sejumlah persoalan mendesak. Masalah utama yang dihadapi warga meliputi infrastruktur jalan, pendidikan, banjir, dan sistem drainase.
Sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandarlampung, Budiman menjelaskan bahwa sebelum Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan pembebasan biaya komite, dirinya secara pribadi telah turun tangan membantu masyarakat. Bantuan yang diberikan antara lain menebus ijazah siswa dan mendatangi sekolah untuk mendukung warga yang kesulitan biaya pendidikan.
“Alhamdulillah, sekarang ada program pemerintah yang membebaskan biaya komite dan penebusan ijazah. Ini sangat membantu masyarakat, terutama mereka yang sebelumnya terhambat karena faktor ekonomi,” ujar Budiman, Rabu (6/8/25).
Selain pendidikan, Budiman menekankan pentingnya perhatian terhadap infrastruktur. Banyak warga menyampaikan keluhan terkait kondisi jalan lingkungan dan permintaan sumur bor. Namun, Budiman mengakui adanya keterbatasan anggaran daerah.
“Kita tahu bahwa APBD Provinsi terbatas, apalagi pembangunan di Kota Bandarlampung juga lebih banyak bergantung pada APBD Kota. Tapi ada dua sektor yang bisa dialirkan melalui dana provinsi, yaitu jalan lingkungan dan sumur bor,” tambahnya.
Budiman, yang juga anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, menyoroti masalah kesehatan, khususnya kepesertaan BPJS, sebagai bagian dari aspirasi warga. Ia juga menekankan perlunya perhatian pada sekolah swasta, karena banyak siswa yang tidak diterima di SMA/SMK negeri akhirnya memilih sekolah swasta.
“Kami berharap, kebijakan yang diterapkan di sekolah negeri, seperti pembebasan biaya komite, juga bisa dirasakan oleh sekolah swasta, setidaknya dalam bentuk bantuan pendidikan,” ujar Budiman.
Terkait masalah banjir dan drainase, Budiman menyebut bahwa aspirasi tersebut telah ia sampaikan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung maupun Pemerintah Provinsi Lampung agar dapat ditindaklanjuti secara konkret. (Sgn)
