Sebatin.com, Bandar Lampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menghadiri peluncuran Koran Edisi Khusus dan Buku Satu Tahun Kepemimpinan yang digagas Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung di halaman Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin, 2 Maret 2026.
Dalam kegiatan yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama itu, Giri menyampaikan apresiasi atas inisiatif penerbitan media cetak tersebut. Menurut dia, langkah IJP Lampung strategis dalam memperkuat literasi publik dan memperluas penyebaran informasi pembangunan di Provinsi Lampung.
“Kehadiran DPRD menegaskan dukungan legislatif terhadap peran media massa dalam mengawal program pembangunan secara objektif. Ini juga pengingat pentingnya keterbukaan informasi bagi masyarakat,” kata Giri.
Ia menyebut, DPRD menilai capaian pemerintah provinsi dalam satu tahun terakhir menunjukkan arah pembangunan yang jelas. Beberapa di antaranya peningkatan kemantapan jalan provinsi, penguatan ekonomi desa, reformasi birokrasi, serta investasi pada sumber daya manusia.
Menurut Giri, sinergi antara DPRD, pemerintah provinsi, dan media massa krusial untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi pembangunan yang objektif. Kolaborasi tersebut juga diharapkan mendorong partisipasi publik dan menjaga akuntabilitas program pemerintah daerah.
Acara tersebut dihadiri Pangdam XXI/Radin Inten Mayor Jenderal TNI Kristomei Sianturi, Anggota DPR RI Muchlis Basri, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, jajaran Forkopimda, pejabat eselon II Pemprov Lampung, akademisi, tokoh pers, serta pengurus PWI.
Selain Giri, sejumlah anggota DPRD Lampung turut hadir, antara lain Ketua Komisi I Budiman AS, Mikdar Ilyas, Handitya Narapati SZP, dan anggota lainnya.
Melalui peluncuran media tersebut, DPRD Lampung menegaskan pentingnya dokumentasi dan keterbukaan informasi capaian pembangunan. Media diharapkan menyajikan pemberitaan yang mendidik dan membangun, sekaligus memperkuat pengawasan publik terhadap jalannya pembangunan daerah. (Sgn)
