Sebatin.com, Bandar Lampung – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Ni Ketut Dewi Nadi, menegaskan pentingnya peran pers sebagai pilar demokrasi dalam mengawal kebijakan publik. Ia menyebut media memiliki fungsi strategis untuk memastikan berbagai program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Dewi Nadi dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Ia meminta media tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga aktif mengawasi jalannya pemerintahan, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan di daerah.
“Pers bukan sekadar penyampai berita, tetapi juga pengawas kebijakan publik. Kritik yang berbasis data dan fakta sangat dibutuhkan agar pembangunan tidak melenceng dari kepentingan rakyat,” kata Dewi Nadi, Senin (9/2/26).
Sebagai anggota Komisi IV yang membidangi infrastruktur dan layanan publik, Dewi Nadi menilai media berperan penting dalam memastikan kebijakan di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial tersosialisasi dengan baik. Menurut dia, peran tersebut juga mencakup pengawasan agar kebijakan dijalankan secara efektif dan tepat sasaran.
Ia menambahkan, di tengah percepatan arus informasi digital, media menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Maraknya hoaks, disinformasi, serta opini yang tidak terverifikasi menjadi persoalan yang harus dihadapi secara serius.
Dewi Nadi menekankan pentingnya menjaga akurasi dan profesionalisme dalam setiap pemberitaan. Ia mendorong media untuk tetap berpegang pada prinsip jurnalistik agar informasi yang disampaikan kepada publik dapat dipercaya.
Menurut dia, hubungan antara pemerintah, legislatif, dan media perlu dibangun di atas prinsip transparansi dan keterbukaan. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan di Provinsi Lampung dapat semakin akuntabel dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Ia berharap sinergi tersebut mampu memperkuat fungsi kontrol sosial pers sekaligus meningkatkan kualitas pembangunan di daerah. (Sgn)
