Sebatin.com, Bandar Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun 2021, di ruang rapat DPRD setempat, Selasa (5/7/22).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Mingrum Gumay, juga dihadiri para unsur pimpinan seperti, Wakil Ketua I Elly Wahyuni, Wakil Ketua II Ririn Kuswantari, Wakil Ketua III Raden Muhammad Ismail, dan Wakil Ketua IV Fauzan Sibron, serta jajaran Forkopimda serta para Kepala OPD di Lingkup Pemprov Lampung maupun lembaga instansi vertikal.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Ketut Romeo mengatakan bahwa belum meratanya pembangunan dan kinerja harus menjadi komitmen sebagai tindakan nyata. “Belanja tidak produktif monoton dan copy paste, besarnya belanja langsung dibanding belanja tidak langsung,” ujarnya.
Menurutnya, hal tersebut terkesan pemborosan dan pembangunan Kota Baru di Jatiagung dalam setiap tahunnya selalu di anggarkan untuk perawatan. “PDIP meminta pembangunan Kota Baru dilanjutkan,” tandasnya.
“Selain itu, kami mempertanyakan sejauh mana kinerja selaku kepala daerah terkait proses penjualan aset Way Dadi dan pembangunan Perpustakaan Daerah yang hingga kini masih mangkrak,” ujar Ketut.
Seharusnya, lanjut Ketut, pembangunan Perpustakaan Modern tersebut tentu menjadi kebanggaan bagi masyarakat Lampung, bagaimana langkah upaya selaku Kepala Daerah.
Kinerja kepala daerah saat ini dipertanyakan, sehingga banyaknya pembangunan insfratruktur jalan terbengkalai, sumber-sumber PAD selama ini berasal dari sektor PKB, cari upaya terobosan.
“Ya, diperlukan inovatif upaya terobosan bukan monoton atau justru copy paste setiap tahunnya,” pungkas Ketut Rameo. (Sgn)
