Tidak semua kegagalan kepemimpinan lahir dari niat buruk seorang pemimpin. Ada kalanya, justru pemimpin yang berniat baik menjadi korban dari sistem yang licik dan bawahan yang oportunis. Inilah ironi kepemimpinan daerah yang kerap kita saksikan, seorang kepala daerah dengan integritas dan ketulusan, namun kepemimpinannya tercemar oleh ulah orang-orang di sekelilingnya.
Seorang pemimpin daerah yang baik biasanya ditandai oleh keterbukaan, kepercayaan kepada staf, serta keberpihakan pada kepentingan rakyat. Namun, sifat-sifat ini sering kali berubah menjadi celah. Kepercayaan yang diberikan tanpa pengawasan ketat justru dimanfaatkan oleh bawahan untuk kepentingan pribadi. Mulai dari manipulasi anggaran, permainan proyek, hingga penyalahgunaan wewenang atas nama pimpinan.
Sebagaimana diingatkan Mohammad Hatta, “Kekuasaan yang tidak diawasi cenderung disalahgunakan, betapapun baik niat orang yang memegangnya.” (Mohammad Hatta, esai dan pidato tentang etika kekuasaan, dihimpun dalam Demokrasi Kita, 1960).
Dalam banyak kasus, kepala daerah tidak terlibat langsung dalam praktik kotor. Ia menandatangani dokumen berdasarkan laporan bawahan, menyetujui program berdasarkan data yang telah “dipoles”, dan percaya bahwa roda birokrasi berjalan sesuai aturan. Sayangnya, di balik meja rapat dan laporan resmi, terjadi praktik mark-up, jual beli jabatan terselubung, hingga proyek fiktif yang mengatasnamakan perintah atasan.
Hal ini sejalan dengan kritik Nurcholish Madjid terhadap budaya kekuasaan yang menutup ruang koreksi: “Niat baik tanpa sistem yang sehat hanya akan melahirkan kekacauan yang dibenarkan atas nama kebaikan.” (Nurcholish Madjid, Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan, 1997).
Contohnya, seorang pemimpin yang dikenal sederhana dan dekat dengan rakyat memberikan keleluasaan kepada dinas teknis untuk mengelola proyek infrastruktur. Namun tanpa sepengetahuannya, proyek tersebut dikerjakan asal-asalan, anggaran dipotong untuk kepentingan pribadi, dan ketika masalah muncul, nama sang pemimpinlah yang pertama kali diseret ke ruang publik.
Fenomena ini mengingatkan pada peringatan Presiden Soekarno: “Revolusi bukan soal niat baik saja, tetapi soal watak dan keberanian menjaga amanat.” (Pidato Soekarno, 17 Agustus 1963)
Kebaikan pemimpin juga kerap dimanfaatkan secara politis. Atas nama “demi pimpinan”, bawahan menekan rekan kerja, menyingkirkan lawan internal, bahkan membungkam kritik. Padahal, sang pemimpin sendiri tidak pernah memerintahkan hal tersebut. Ironisnya, ketika publik menilai, yang tampak hanyalah satu wajah kekuasaan: wajah pemimpin itu sendiri.
Pramoedya Ananta Toer pernah menulis dengan tajam terkait masalah ini: “Kekuasaan selalu menemukan tangan-tangan kecil yang bersedia kotor agar terlihat seolah bersih di puncaknya.” (Pramoedya Ananta Toer, Catatan dari Penjara, 1983)
Situasi ini menunjukkan bahwa integritas pribadi saja tidak cukup. Kepemimpinan daerah membutuhkan sistem pengawasan yang kuat, keberanian untuk curiga, dan ketegasan dalam menindak orang-orang terdekat. Tanpa itu, pemimpin yang baik hanya akan menjadi tameng bagi kebusukan yang terorganisir.
Sebagaimana ditegaskan oleh Bung Hatta: “Moral pribadi harus disertai keberanian politik, jika tidak, ia akan dikalahkan oleh mereka yang tak bermoral.” (Mohammad Hatta, Kumpulan Karangan, LP3ES)
Lebih menyedihkan lagi, ketika sang pemimpin akhirnya menyadari pengkhianatan tersebut, kerusakan sudah terlanjur meluas. Kepercayaan publik runtuh, program pembangunan tercoreng, dan niat tulus untuk melayani rakyat terkubur oleh ulah segelintir orang.
Opini publik sering kali tidak adil. Masyarakat jarang membedakan antara pemimpin yang jahat dan pemimpin yang dikhianati. Namun sejarah akan mencatat satu pelajaran penting: bahwa dalam politik dan birokrasi, kebaikan harus berjalan seiring dengan kewaspadaan.
Sebagaimana pesan Nurcholish Madjid: “Etika kekuasaan bukan hanya soal hati yang bersih, tetapi juga tentang mencegah keburukan agar tidak tumbuh di sekitarnya.” (Nurcholish Madjid, ceramah dan tulisan tentang etika publik)
Pada akhirnya, kepemimpinan daerah yang kuat bukan sekadar soal niat baik, melainkan keberanian membersihkan lingkaran terdekat. Sebab, pemimpin yang dikelilingi orang-orang curang, tanpa sadar, sedang digiring menuju kegagalan yang bukan sepenuhnya miliknya.
Gunawan : Masyarakat Penjaga Kota Kelahiran
