Sebatin.com, Kota Metro – Pemerintah Kota (Pemkot) Metro mendorong integrasi data pertanahan dengan data perpajakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan.
Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso mengapresiasi langkah Kantor Pertanahan Kota Metro yang menghadirkan inovasi PERINTIS serta mendorong integrasi data pertanahan dan perpajakan.
Menurut Bambang, kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi langkah nyata pemerintah dalam menjawab tuntutan peningkatan kualitas pelayanan di tengah kondisi daerah yang dituntut semakin efisien dalam mengelola sumber daya.
Ia menegaskan, efisiensi tidak seharusnya hanya dimaknai sebagai pengurangan anggaran. Lebih dari itu, efisiensi harus diwujudkan melalui perubahan cara kerja pemerintahan agar lebih efektif, terintegrasi, terukur, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Di tengah kondisi pemerintah daerah yang sedang melakukan efisiensi, kita justru dituntut untuk semakin cerdas dalam mengelola sumber daya yang ada. Efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan, tetapi bagaimana dengan sumber daya yang terbatas kita mampu menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujar Bambang.
Hal tersebut disampaikan Bambang dalam Rapat Pembahasan dalam Rangka Pendaftaran Tanah serta Integrasi Data Pertanahan dan Data Perpajakan di Aula Kantor Pertanahan Kota Metro, pada Selasa (15/9/26) kemarin.
Dalam forum tersebut, ia menilai integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) menjadi langkah strategis. Menurutnya, data yang akurat dan saling terhubung merupakan fondasi penting bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan.
Bambang mengatakan, pemerintah tidak cukup hanya memiliki data dalam jumlah banyak. Data tersebut juga harus mutakhir, terintegrasi, dan mampu menggambarkan kondisi riil di lapangan.
“Data hari ini bukan sekadar administrasi. Data adalah dasar pemerintah dalam mengambil keputusan. Ketika data pertanahan dan perpajakan dapat terintegrasi, kita bukan hanya mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan, tetapi juga memiliki instrumen yang lebih baik untuk memastikan potensi daerah dapat teridentifikasi secara objektif,” jelasnya.
Selain meningkatkan kualitas pelayanan, integrasi data juga dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro.
Bambang menekankan, peningkatan PAD harus dilakukan melalui sistem yang tertib, transparan, dan berbasis data. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan seluruh potensi pendapatan yang memang menjadi hak daerah dapat teridentifikasi tanpa menambah beban masyarakat.
“Yang kita kejar bukan sekadar peningkatan PAD, tetapi bagaimana PAD itu tumbuh dari sistem yang semakin tertib, transparan dan berbasis data. Pemerintah harus mampu menemukan potensi yang memang menjadi hak daerah, bukan dengan menambah beban masyarakat, melainkan dengan memperbaiki tata kelola dan memastikan tidak ada potensi yang terlewat,” tegasnya.
Di sisi lain, Bambang turut mengapresiasi inovasi PERINTIS yang menargetkan kepastian proses balik nama sertifikat maksimal 10 hari kerja.
Menurutnya, kepastian waktu menjadi salah satu indikator penting dalam kualitas pelayanan publik. Masyarakat membutuhkan layanan administrasi yang sederhana, tidak berbelit, dan memiliki waktu penyelesaian yang jelas.
“Kita ingin masyarakat merasakan bahwa pemerintah hadir dengan pelayanan yang pasti. Ketika proses dapat diselesaikan lebih cepat, data antarinstansi terhubung, dan masyarakat tidak perlu bolak-balik mengurus dokumen, maka sesungguhnya kita sedang membangun pemerintahan yang lebih efisien sekaligus lebih manusiawi,” ungkap Bambang.
Pemkot Metro, lanjutnya, akan terus mendorong berbagai inovasi yang dapat menyederhanakan birokrasi, memperkuat kualitas data, meningkatkan kepastian pelayanan, serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.
Bambang juga menekankan pentingnya menjaga kolaborasi antarlembaga agar pelayanan publik tidak berjalan secara terpisah.
“Kolaborasi seperti ini harus kita rawat. Pemerintahan modern tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Kita harus membangun satu ekosistem pelayanan, di mana data menjadi penghubung antarinstansi dan masyarakat menjadi orientasi akhirnya. Kalau itu bisa kita lakukan, maka efisiensi bukan menjadi keterbatasan, tetapi menjadi momentum untuk melahirkan cara kerja pemerintahan yang lebih cerdas,” pungkasnya. (*)
