Sebatin.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan ketahanan keluarga sebagai strategi menghadapi bonus demografi sekaligus mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 2026 di Ballroom Hotel Radisson, Bandarlampung, Selasa (28/4/26).
Marindo mengatakan pembangunan manusia menjadi prioritas nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. Kebijakan tersebut menitikberatkan pada peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, pemenuhan gizi, serta penguatan ketahanan keluarga.
“Bagi Provinsi Lampung, pembangunan sumber daya manusia merupakan kunci dalam mendorong percepatan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan daya saing wilayah,” kata Marindo.
Ia menjelaskan Lampung diproyeksikan memasuki puncak bonus demografi pada 2035. Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi apabila diiringi peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat.
Namun, menurut Marindo, bonus demografi dapat berubah menjadi tantangan apabila kualitas SDM tidak dipersiapkan sejak dini.
“Tanpa peningkatan kualitas tersebut, bonus demografi justru berpotensi menjadi beban pembangunan,” ujarnya.
Marindo juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif. Angka kemiskinan di Lampung turun menjadi 9,66 persen pada September 2025 dari 10,62 persen pada tahun sebelumnya. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 73,13 pada 2024 menjadi 73,98 pada 2025.
Ia menilai keluarga memiliki peran penting dalam membentuk kualitas generasi mendatang. Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung akan memperkuat integrasi program pembangunan keluarga ke dalam perencanaan daerah, meningkatkan sinergi lintas sektor hingga tingkat desa, serta memperkuat pengelolaan data keluarga secara berkelanjutan.
“Dengan sekitar 2,7 juta keluarga di Provinsi Lampung, ketersediaan data yang akurat menjadi kunci keberhasilan program agar tepat sasaran,” kata Marindo.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat Kemendukbangga/BKKBN, Wahyuniati, mengatakan Indonesia saat ini tengah memasuki momentum bonus demografi yang harus dimanfaatkan secara optimal. Menurut dia, transformasi Kemendukbangga/BKKBN dilakukan melalui tiga fungsi utama, yakni sebagai penggerak kebijakan, integrator lintas sektor, dan penyedia data berbasis keluarga.
Ia menambahkan pendekatan pembangunan berbasis keluarga menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kualitas ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, terutama pada periode 1.000 hari pertama kehidupan.
“Pendekatan pembangunan berbasis keluarga menjadi sangat penting, terutama dalam intervensi pada kelompok sasaran seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Lampung Soetriningsih mengatakan Rakorda digelar untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Bangga Kencana 2025 sekaligus menyusun langkah percepatan program pada 2026, termasuk penanganan stunting berbasis keluarga.
Menurut Soetriningsih, sejumlah capaian telah melampaui target, di antaranya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada 2025. Namun, masih terdapat beberapa indikator yang perlu diperbaiki, seperti angka kelahiran total (TFR), angka kelahiran remaja, dan median usia kawin pertama.
“Melalui Rakorda ini, kami berharap dapat memperkuat kolaborasi, meningkatkan kualitas pelaksanaan program, serta memastikan seluruh intervensi benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Rakorda diikuti sekitar 120 peserta yang berasal dari perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, serta mitra strategis. Pada kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Lampung menerima Apresiasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN atas penyusunan dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Berkualitas 2025. Penghargaan diterima Ketua TP-PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Mirza didampingi Sekretaris Daerah Marindo Kurniawan.
Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung memperoleh Apresiasi Program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) atas dukungannya dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana, termasuk melalui gerakan ayah mengambil rapor sebagai upaya memperkuat peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. (Sgn)
