Sebatin.com, Jakarta – Pemerintahan Jokowi-JK berencana untuk melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton. Rencana tersebut, menuai banyak kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI). Hal itu seperti yang tertuang dalam rilis resmi DPP GMNI, Kamis (18/1/2018).
Ketua DPP GMNI, Robaytullah Kusuma Jaya mengatakan, kebijakan pemerintah menjelang masa panen raya pada bulan Februari-Maret tahun ini cenderung memberikan dampak negatif bagi kalangan petani di Indonesia.
“Ada kekhawatiran anjloknya harga gabah meskipun negara kita sebenarnya pernah mengalami surplus di tahun 2017 adalah akibat monopoli permainan harga yang menyebabkan ketidakstabilan harga beras,” kata Roy panggilan akrabnya.
Roy menuding, Kesimpangsiuran data antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan menjadi titik awal dari persoalan tersebut, sehingga membuat masyarakat menjadi resah.
Kebijakan ini, lanjut Roy, membuktikan bahwa pemerintahan Jokowi-JK tidak serius melaksanakan kedaulatan pangan di Indonesia. Jargon ‘NAWA CITA’ saat kampanye, katanya, menjadi sebatas slogan yang tak terwujud.
Hal ini membuktikan bahwa Pemerintahan Jokowi-JK selama ini tidak serius dalam melaksanakan program kedaulatan pangan di Indonesia, terlebih jargon kampanye ‘NAWA CITA’ hanyalah sebatas slogan dan janji-janji palsu.
Oleh karena itu DPP GMNI, tegas Roy, mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam hal keberpihakan terhadap kelompok petani.
“Kelompok petani sebagai pahlawan pangan, seharusnya diberi kemudahan pengadaan mesin pengering padi, pendampingan secara profesional dalam pengelolaan dan bisnis pertanian,” kata Roy.
Dengan kebijakan impor beras itu juga, DPP GMNI menduga saat ini ada indikasi pemerintah berkarakter Nekolim, yang mana hal itu menyimpang dari Ideologi Pancasila. Karena itu pula, Roy menegaskan, DPP GMNI mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang serta memberikan data yang jelas terkait ketersediaan stok beras nasional.
“Kami juga menuntut pemerintah segera melaksanakan pemberantasan segala bentuk permainan oleh mafia pangan yang mengakibatkan instabilitas harga beras,” tutup Roy.
Reporter : Ibnu
Editor : Addarori Ibnu Wardi
