DPRD Lampung Dukung Pemprov Hapuskan Pungutan Uang Komite

7
DPRD Lampung Dukung Pemprov Hapuskan Pungutan Uang Komite
Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar. Foto : Ist

Sebatin.com, Bandar Lampung – Dalam langkah besar menuju visi Indonesia Emas 2045, DPRD Provinsi Lampung bersama pemerintah daerah sepakat menghapus pungutan uang komite di jenjang SMA, SMK, dan SLB mulai tahun ajaran 2025/2026. Keputusan ini mendapat dukungan penuh dari Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Gerindra Lampung.

“Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara dan merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sudah sepatutnya kebijakan sekolah gratis untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB kita jadikan sebagai langkah strategis yang harus terus diperkuat dan dijaga keberlanjutannya,” tegas Giri, Sabtu (7/6/25).

DPRD Lampung berkomitmen memastikan program ini berjalan lancar melalui alokasi anggaran yang memadai. Selain itu, pelaksanaan kebijakan tersebut akan diawasi secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Giri mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk orang tua, pendidik, dan pemangku kepentingan, untuk bersama-sama menyukseskan program demi masa depan generasi muda yang lebih baik.

Sebelumnya, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, telah meresmikan kebijakan penghapusan pungutan uang komite bagi seluruh siswa di SMA, SMK, dan SLB negeri.

“Mulai sekarang, tidak boleh ada lagi pungutan uang komite untuk siswa SMA. Segala kebutuhan sekolah akan kita bantu lewat APBD. Saya minta dukungan semua pihak untuk bersama-sama memperbaiki kualitas pendidikan kita,” ujar Gubernur Mirza saat memberikan pengarahan kepada kepala sekolah se-Lampung pada hari Kamis (5/6/) lalu.

Selain penghapusan pungutan, Gubernur Mirzani juga mengumumkan rencana pembentukan 35 sekolah unggulan di berbagai kabupaten/kota. Siswa kelas 12 akan mendapatkan pilihan mata pelajaran baru, seperti bahasa Jepang, Korea, dan Arab. Pemerintah daerah juga mengarahkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung sektor pendidikan.

Gubernur menetapkan tiga indikator keberhasilan kepala sekolah, yakni persentase lulusan yang diterima di perguruan tinggi, terserap di dunia kerja, dan mampu menjadi wirausahawan.

“Saya titipkan masa depan Lampung dan visi Indonesia Emas 2045 kepada para kepala sekolah,” pungkasnya. (Sgn)

Tinggalkan Komentar Anda